Peraturan Pemerintah Tentang Dwt Kapal Dan Daerah Pelayaran. Sqiumlah rating yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan. Web peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran (lembaran negara republik indonesia tahun 2021 nomor 41, tambahan.
Web peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 26 tahun 2022 tentang pengawakan kapal niaga dengan rahmat tuhan. Peraturan pemerintah tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan indonesia. Web menurutnya, sejak tahun 2015 keberadaan alur pelayaran masuk pelabuhan pontianak diatur melalui keputusan menteri perhubungan nomor.
Web 2008 Tentang Pelayaran, Perlu Menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Di Perairan;
Kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air. Web (1) setiap kapal yang berlayar di daerah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya. Web berdasarkan kondisi geografi dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan urutan sebagai berikut :
Sqiumlah Rating Yang Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut Dan/Atau Sertifikat Keterampilan.
Peraturan pemerintah pasal 7, pasal 8, pasal 39,. Web keselamatan pelayaran sungai dan danau; Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan/atau sertifikat keterampilan.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
Web peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor pm 26 tahun 2022 tentang pengawakan kapal niaga dengan rahmat tuhan. Pasal 17 (1) pemilik kapal dan/atau nakhoda atau pemimpin kapal, wajib. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Web Berdasarkan Kondisi Geografi Dan Meteorologi Ditetapkan Daerah Pelayaran Dengan Urutan Sebagai Berikut :
Web sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran 'kapai, jenis kapai dan daya penggerak kapal; Web peraturan pemerintah (pp) nomor 31 tahun 2021 penyelenggaraan bidang pelayaran materi pokok peraturan abstrak pp ini mengatur mengenai pembinaan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, perkapalan, kenavigasian, surat. Web peraturan ini berlaku bagi awak kapal berbendera indonesia di atas gt 500 yang berlayar di daerah pelayaran semua lautan dan kapal berbendera indonesia yang.
Web Permenhub Ini Setidaknya Mengatur Tentang Susunan Pengawakan Kapal Yang Terdiri Dari Nahkoda, Perwira, Rating Dan Jabatan Tertentu Untuk Kapal Tertentu Meliputi Namun Tidak.
Web peraturan presiden republik indonesia nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan. Peraturan pemerintah tentang hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan indonesia. Web dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal;